Telaah atas pertemuan 29 September 2026 dan artinya bagi Al-Quds dan Gaza. Tesis tulisan ini bersifat analitis-argumentatif, bukan pembenaran moral atas satu pihak mana pun.
Selasa, 29 September 2026, Riyadh. Putra Mahkota Mohammed bin Salman menerima Wakil Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, setelah Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman lebih dulu menyambutnya. Kantor berita resmi Saudi hanya menyebut keduanya “meninjau hubungan persaudaraan dan perkembangan kawasan”. Di balik bahasa protokol itu, dua tetangga yang berbulan-bulan berseberangan soal Yaman, Sudan, dan Somaliland bertemu ketika, menurut laporan Dawn, Kerajaan sudah berminggu-minggu digempur serangan Houthi terhadap kapal tanker, fasilitas minyak, bandara, dan ibu kotanya sendiri. Dua hari sebelumnya, Minggu 27 September, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terbang ke Abu Dhabi menemui Presiden UAE Mohammed bin Zayed, sebulan menjelang pemilu Israel 27 Oktober. Sementara itu, pada 26 September, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat korban tewas sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 74.016 orang. Tiga peristiwa, tiga ibu kota, dan satu pertanyaan yang tak muncul di komunike mana pun: di mana Al-Quds dalam kalkulasi ini?
Fakta dasarnya sebagai berikut. Menurut Middle East Eye (MEE), yang mengutip pejabat Barat dan Arab, Riyadh dan Abu Dhabi sudah berbulan-bulan membahas kerja sama di Yaman, tetapi lambat. Katalisnya, kata para pakar yang dikutip MEE, adalah serangan kilat Houthi menyusuri pesisir Laut Merah pada September. Pemberitaan AP menyebut Houthi merebut kota pelabuhan Mokha lalu sejumlah pulau di dekat Selat Bab el-Mandeb, tempat sekitar 12 persen perdagangan dunia lewat pada masa normal. Pada 8 September Houthi melancarkan serangan besar ke barat daya Arab Saudi dan mengumumkan blokade atas pelayaran Saudi. Pada 10–11 September Pipa Timur–Barat, jalur ekspor Saudi yang menghindari Selat Hormuz, ditutup setelah serangan drone yang menurut Riyadh berasal dari Irak. Pada 19 September, depo bahan bakar di sekitar Bandara King Khalid, Riyadh, terbakar setelah serangan yang diklaim Houthi; Saudi belum merinci kerusakannya.
Pertanyaan artikel ini: apa arti rujuk Saudi–UAE itu bagi Palestina? Kita bedakan yang faktual (pertemuan, serangan, angka korban, dan sumber-sumbernya) dari yang argumentatif (bacaan penulis tentang konsekuensinya). Bacaan MEE bertumpu pada pejabat anonim, sedangkan Riyadh dan Abu Dhabi hanya memberi pernyataan protokol. Jadi yang berikut ini adalah inferensi, bukan pengetahuan tentang isi ruang tertutup, dan kritik di dalamnya sengaja dibagi ke semua pihak.
Pertemuan Ini Soal Yaman, dan Justru di Situ Persoalannya bagi Palestina
Bacaan yang paling sederhana biasanya yang paling kuat: ini urusan Yaman. Pakar yang dikutip MEE membacanya sebagai upaya Saudi merapatkan barisan anti-Houthi yang terpecah, dengan UAE sebagai kunci karena masih berpengaruh atas faksi-faksi selatan Yaman meski mengumumkan penarikan diri. Konteksnya terang. MEE melaporkan Riyadh ditolak Washington ketika meminta bantuan militer awal bulan ini, dan pakta pertahanan Saudi–Turki–Pakistan yang ditandatangani 7 Agustus 2026 belum berjalan menghadapi eskalasi ini.
Namun Riyadh bukan korban murni. Perang yang dipimpinnya di Yaman sejak 2015, menurut proyeksi UNDP, menelan sekitar 377.000 jiwa hingga akhir 2021, sekitar 60 persen di antaranya akibat sebab tidak langsung seperti kelaparan dan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Angka ini mencakup dampak perilaku semua pihak yang bertikai, bukan hanya koalisi pimpinan Saudi. Keretakan dengan Abu Dhabi sendiri bermula dari serangan udara Saudi ke Pelabuhan Mukalla pada 30 Desember 2025 atas kiriman yang disebut Riyadh sebagai senjata dari UAE untuk kelompok separatis STC. UAE membantah muatannya senjata dan menyebutnya kendaraan untuk pasukannya sendiri. Dua versi itu tak bisa kita putuskan dari luar.
Mengapa ini penting bagi Palestina? Ketika dua kekuatan Teluk paling berpengaruh menata ulang prioritas di sekitar Laut Merah, agenda yang tak mengancam langsung Riyadh atau Abu Dhabi berisiko turun peringkat. Itu inferensi, bukan fakta terverifikasi; ujiannya adalah apakah komunike Saudi berikutnya masih menyebut Palestina secara spesifik.
Pertemuan itu membicarakan Yaman. Konsekuensinya akan diukur, antara lain, di Gaza.
Poros yang Baru Rujuk Belum Sepakat pada Hal-Hal Penting
Analis yang dikutip MEE mengingatkan bahwa persaingan Riyadh dan Abu Dhabi bersifat struktural, sehingga pertanyaannya adalah apakah rujuk ini bertahan. Di Sudan, Saudi mendukung militer pimpinan Abdel Fattah al-Burhan, yang dihubungi Putra Mahkota lewat telepon pada hari yang sama, sedangkan Rapid Support Forces menurut MEE didukung UAE. Di Yaman, UAE meminta ruang bagi STC, yang menurut seorang diplomat kepada MEE dibubarkan Januari lalu, serta meminta Saudi melarang Islah, partai Islamis Sunni utama yang menjadi bagian pemerintah Yaman yang diakui internasional. Analis MEE menilai Abu Dhabi tak akan mendapatkan keduanya.
Di Somaliland, Israel pada 26 Desember 2025 menjadi negara pertama yang mengakuinya. Arab Saudi ikut mengecam. MEE menyebut UAE punya pelabuhan komersial dan pangkalan militer di Berbera, sedangkan Presiden Somaliland menyatakan tak ada kehadiran signifikan pasukan Emirat. Kritiknya kepada Abu Dhabi: melobi Washington agar Islah dicap teroris, seperti dilaporkan MEE, justru mempersempit koalisi yang dibutuhkan untuk menghadapi Houthi, dan kebijakan yang mengkriminalkan partai di dalam pemerintah sekutu sendiri sulit disebut strategi pemersatu. Bagi Palestina, pelajarannya lugas: dua sponsor utama Teluk masih berselisih di hampir setiap peta yang mereka bagi, sehingga kesatuan sikap Arab soal Al-Quds jangan dianggap otomatis.
Kunjungan Senyap ke Abu Dhabi dan Kalender Pemilu Israel
Netanyahu terbang ke Abu Dhabi dengan jet pribadi, menurut Channel 12 Israel, dan kembali malam itu. Reuters mula-mula hanya mengutip seorang pejabat Israel; Bloomberg kemudian melaporkan kunjungan itu dibenarkan kantor perdana menteri dan kantor berita negara UAE. Channel 12 menyebut pembicaraan berfokus pada ancaman Iran. Pada saat yang sama, Haaretz melaporkan bahwa Mohammed bin Zayed memperingatkan Netanyahu sekitar sepuluh hari sebelum 7 Oktober 2023 tentang rencana operasi besar Hamas, dan peringatan itu tak diteruskan ke badan intelijen maupun militer Israel. UAE tak berkomentar atas laporan itu dan menyatakan urusan keamanan dibahas lewat “entitas terkait”, bukan di level pemimpin negara. Israel Hayom menyebut New York Times melaporkan hal serupa. Karena itu, klaim ini kita perlakukan sebagai laporan media, bukan fakta yang sudah dikonfirmasi para pihak.
Bacaan argumentatifnya begini. Bagi rezim Zionis yang menghadapi pemilu 27 Oktober, citra pelukan Teluk adalah modal politik, sementara kanal langsung Abu Dhabi–Israel tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Israel, menurut MEE, pernah menempatkan baterai Iron Dome di UAE saat perang dengan Iran. Skeptis boleh menjawab: kunjungan itu soal Iran, bukan pemilu. Itu mungkin benar, dan kedua motif bisa hidup berdampingan. Nuansa bagi Abu Dhabi: sejak 2020 UAE menyatakan menjaga “jalur komunikasi terbuka dan langsung” dengan Israel, tetapi belum ada bukti publik kanal itu dipakai memperbaiki akses kemanusiaan ke Gaza. Bisa saja itu dilakukan tertutup, dan kita tak bisa mengetahuinya. Bila peringatan pra-7 Oktober itu benar diabaikan, itu pertanyaan besar bagi pemerintah Israel di hadapan warganya sendiri.
Houthi, Palestina, dan Harga Sebuah Klaim Solidaritas
Sejak Oktober 2023 Houthi menyerang pelayaran Laut Merah dengan alasan solidaritas untuk Palestina. Kini moncong senjata yang sama menghadap Riyadh, kota Muslim yang menjadi tuan rumah dua tanah suci. Houthi memiliki versinya: mereka menyebut serangan ke Saudi sebagai balasan atas serangan udara di Sanaa. Dari luar, kita tak bisa menilai motif sebenarnya. Yang bisa kita nilai adalah dampaknya.
Dampaknya, sejauh terlihat, adalah mendorong Riyadh ke koordinasi keamanan dengan Abu Dhabi, mitra yang sama yang dirangkul Israel, dan menjauhkan perhatian dari berkas Palestina. Ekspansi teritorial Houthi di pesisir, serangan atas infrastruktur sipil dan energi, serta lebih dari 70 orang luka dalam rangkaian serangan milisi sekutu Iran pada awal September menurut Arab News, sulit disebut kebaikan bagi Gaza. Kita juga harus jujur bahwa Pipa Timur–Barat dihantam drone dari Irak, sehingga menyalahkan Houthi untuk semua serangan tidak akurat. Kritik yang sama berlaku bagi Iran: menurut Middle East Eye Houthi dipersenjatai Teheran, dan Selat Hormuz yang ditutup Iran di tengah perang dengan AS dan Israel itulah yang membuat Laut Merah menjadi satu-satunya jalur ekspor Saudi. Solidaritas yang diklaim satu aktor bersenjata belum tentu menjadi kebaikan bagi Palestina; ukurannya adalah akibatnya.
Solidaritas yang diklaim sebuah pihak bersenjata tidak otomatis menjadi kebaikan bagi Palestina. Ukurannya adalah dampaknya.
Syarat Palestina Riyadh Masih Berdiri, tetapi Sedang Diuji
Menurut CNN yang dikutip Middle East Monitor pada 26 Mei 2026, seorang sumber Saudi menyatakan Riyadh tak akan menormalisasi hubungan tanpa “jalur yang jelas dan tak dapat dibalik” menuju negara Palestina. Laporan yang sama menyebut Putra Mahkota pernah menyampaikan kepada Presiden Trump bahwa Saudi ingin bergabung dengan Abraham Accords, tetapi dengan jalur menuju solusi dua negara yang terdefinisi. Ini sumber anonim; catatannya, posisi resmi Saudi selama ini konsisten, termasuk pernyataan Menlu Faisal bin Farhan yang berulang. MEE juga menyebut koordinasi Saudi–UAE “bisa mengarah” pada kerja sama lebih jauh dengan Israel, misalnya pertahanan udara. Itu spekulasi seorang mantan pejabat AS, bukan kebijakan.
Argumen tandingannya nyata. Pakta Mekkah dengan Turki dan Pakistan menunjukkan Riyadh sedang mendiversifikasi payung pertahanannya, bukan menyerahkannya ke arsitektur AS–Israel; Turki pun berperan dalam diplomasi Gaza. Tetapi hitungannya bisa bergeser. Selama frasa “jalur yang jelas” tak diperinci, ia mudah dinegosiasikan ulang ketika tekanan keamanan bertambah. Pemilu Israel 27 Oktober juga belum menentukan siapa yang akan duduk di seberang meja: jajak pendapat menunjukkan tak satu blok pun pasti meraih mayoritas.
Selama syarat “jalur yang jelas dan tak dapat dibalik” tak diperinci, ia tetap bisa dinegosiasikan ulang saat tekanan keamanan bertambah.
Yang Dipertaruhkan di Gaza: Angka, Uang, dan Perhatian
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 74.016 korban tewas pada 26 September, lalu 74.022 pada 28 September, dengan angka korban sejak gencatan senjata 10 Oktober 2025 berkisar 1.415–1.421 orang. Angka ini terus bergerak dan tidak membedakan sipil dari kombatan; AP menyebut kementerian itu dinilai umumnya andal oleh badan-badan PBB. Untuk imbangan: serangan 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan 251 orang disandera, menurut AP. Kita menyebut warga sipil Palestina yang gugur sebagai syuhada, tanpa mengecilkan duka korban lain.
Soal uang, penilaian akhir kerusakan Gaza oleh Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia (20 April 2026) menaksir kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi sekitar US$71,4 miliar untuk satu dekade, termasuk US$26,3 miliar dalam 18 bulan pertama. Angka ini menggantikan estimasi sementara Oktober 2025 yang sekitar US$70 miliar. Argumen penulis: uang dan perhatian Teluk yang dialihkan ke pertahanan bisa memperlambat rekonstruksi. Tetapi tak ada data yang membuktikan pertukaran langsung antara keduanya. Kapasitas finansial Teluk besar, dan penilaian tadi sendiri menyebut gencatan senjata yang berkelanjutan dan keamanan memadai sebagai syarat minimum. Penghalang utama pun mungkin akses dan keamanan, bukan semata dana; Kementerian Kesehatan Gaza menyebut pembatasan masuknya bahan bantuan dan rekonstruksi memperparah keadaan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Tagih angka, bukan slogan. Ikuti laporan harian Kementerian Kesehatan Gaza dan OCHA, dan catat bahwa 1.415–1.421 orang tewas setelah gencatan senjata. Sampaikan tuntutan tertulis kepada Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri agar pelanggaran gencatan senjata diangkat di forum OKI dan PBB. Hindari menyebarkan angka korban serangan di Teluk yang belum terverifikasi.
- Salurkan bantuan lewat lembaga yang laporannya bisa diperiksa. Kebutuhan US$26,3 miliar untuk 18 bulan pertama jauh melampaui zakat mana pun, jadi tugas kita ganda: menyalurkan lewat lembaga kredibel seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, atau Adara Foundation, dan mendesak pemerintah serta donor Teluk memprioritaskan rekonstruksi. Periksalah laporan penyaluran terbaru mereka sebelum berdonasi.
- Jangan biarkan Yaman hilang dari peta kepedulian. Kemanusiaan tak boleh selektif: perkiraan UNDP tentang 377.000 jiwa berlaku untuk warga Yaman, dan rangkaian serangan terbaru menambah korban sipil di Saudi. Dukung lembaga kemanusiaan yang bekerja di Yaman, dan tuntut de-eskalasi yang tak menjadikan warga sipil mana pun sebagai taruhan.
Di Riyadh, sebuah rujuk dibungkus bahasa protokol. Di Abu Dhabi, seorang perdana menteri datang tanpa pengumuman dan pulang pada malam yang sama. Di Gaza, rumah sakit menerima tujuh jenazah dalam dua hari, dan hitungan yang sudah melewati 74.000 itu terus berjalan. Di Yaman dan kota-kota Saudi, warga sipil menghitung rudal dan drone yang tak pernah mereka pilih.
Kita tak tahu apa yang dibicarakan di ruang tertutup Riyadh. Kita tak tahu apakah rujuk ini bertahan atau kembali retak di Sudan dan Somaliland. Kita tak tahu apakah baterai pertahanan udara, jika benar diminta, akan disertai sebuah harga politik. Kita juga tak tahu siapa yang akan memenangkan pemilu Israel pada 27 Oktober, atau apakah pemenangnya bersedia membicarakan jalur menuju negara Palestina.
Yang kita tahu adalah pola: setiap kali peta keamanan kawasan digambar ulang, Palestina jarang menjadi garis pertama yang ditarik. Dan yang kita tahu juga adalah tanggung jawab: mencatat, menagih, dan menyalurkan, tanpa memuliakan satu pun aktor bersenjata.
Maka, ketika komunike Saudi–UAE berikutnya disusun dan kembali menyebut “perkembangan kawasan”, apakah Al-Quds akan tercantum di dalamnya, atau kita, sekali lagi, yang harus mengingatkan?
