Pemerintah Mesir pada Kamis (waktu setempat) menegaskan bahwa kesepakatan gas alam bernilai 35 miliar dollar AS dengan Israel bersifat murni komersial dan tidak memiliki dimensi politik.
Penegasan itu disampaikan menyusul pengumuman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu mengenai kesepakatan penjualan gas alam ke Mesir, yang memicu kontroversi terkait sikap Kairo terhadap konflik Israel–Palestina.
Ketua Layanan Informasi Negara Mesir (State Information Service/SIS), Diaa Rashwan, menyatakan bahwa perjanjian tersebut didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan ekonomi dan investasi.
“Kesepakatan gas ini adalah perjanjian komersial murni yang disimpulkan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan investasi, tanpa melibatkan dimensi atau kesepahaman politik apa pun,” ujar Rashwan dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa dukungan Mesir terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap tidak berubah.
“Mesir mendukung hak-hak sah rakyat Palestina, menolak pemindahan paksa, dan tetap berpegang pada solusi dua negara,” kata Rashwan.
Menurut dia, kontrak gas tersebut tunduk pada mekanisme pasar dan aturan investasi internasional, serta tidak dimaksudkan untuk digunakan atau ditafsirkan secara politis.
Rashwan juga menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut merupakan perusahaan komersial internasional yang telah lama beroperasi di sektor energi, termasuk perusahaan energi asal Amerika Serikat, Chevron, serta perusahaan-perusahaan Mesir yang bergerak di bidang penerimaan, transportasi, dan perdagangan gas.
“Kesepakatan ini tidak melibatkan intervensi langsung pemerintah dalam proses penandatanganan kontrak,” ujarnya.
Berdasarkan perjanjian tersebut, para mitra akan menjual sekitar 130 miliar meter kubik gas alam kepada Mesir hingga 2040, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 35 miliar dollar AS.
Kesepakatan ini menambah daftar pasokan gas alam Israel ke Mesir yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir.
