Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Palestina Ahed Faiq Bseiso mengatakan perang Israel di Jalur Gaza telah menghancurkan sekitar 352.000 unit rumah. Ia memperingatkan bahwa berbagai tantangan besar masih menghambat upaya rekonstruksi di wilayah tersebut.
Berbicara kepada radio Voice of Palestine pada Selasa, Bseiso menyebut skala kehancuran yang terjadi telah memicu krisis perumahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca musim dingin ekstrem yang menyebabkan banjir di kamp-kamp pengungsian serta merusak sejumlah fasilitas kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah cuaca buruk yang melanda Jalur Gaza sejak Senin malam. Banjir dilaporkan merendam Rumah Sakit Al-Shifa dan ribuan tenda yang menjadi tempat tinggal sementara bagi warga yang mengungsi.
Bseiso mengungkapkan, sekitar 200.000 unit rumah hancur total, sementara sekitar 60.000 unit lainnya mengalami kerusakan sebagian.
Perang Israel yang dimulai pada 8 Oktober 2023 dan berlangsung selama dua tahun disebut telah menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai 70 miliar dollar AS, sebagaimana disampaikan Kantor Media Pemerintah Gaza.
Hambatan rekonstruksi
Menurut Bseiso, rekonstruksi Gaza menghadapi “tantangan besar”, terutama akibat hancurnya infrastruktur serta larangan Israel terhadap masuknya bahan bangunan dan alat berat.
Ia mengatakan sekitar 60 juta ton puing-puing masih menumpuk di seluruh Gaza, sementara Israel terus menghalangi masuknya peralatan yang dibutuhkan untuk membersihkan reruntuhan.
Bseiso juga menyoroti pembatasan Israel terhadap material yang dikategorikan sebagai dual-use atau penggunaan ganda. Pembatasan tersebut, katanya, menghambat masuknya perlengkapan tempat tinggal penting, termasuk tenda.
Selain itu, sekitar 90 hingga 95 persen alat berat di Gaza dilaporkan hancur selama perang, sehingga proses pembersihan puing hampir tidak dapat dilakukan.
Bseiso menilai Israel gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober, termasuk protokol kemanusiaan yang mewajibkan masuknya ratusan alat berat untuk membersihkan puing-puing.
Otoritas Gaza menyebut keterlambatan yang terus terjadi menghambat langkah pemulihan dan rekonstruksi secara signifikan.
Bseiso menyampaikan, pemerintah Palestina telah menyusun rencana pemulihan awal dengan menetapkan 294 lokasi untuk pembangunan tempat penampungan pengungsi serta 10 zona khusus untuk pengumpulan puing.
Pada 4 November, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengumumkan bahwa program eksekutif rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza telah disirkulasikan kepada mitra internasional, menurut kantor berita Palestina, Wafa. Program tersebut memuat visi strategis prioritas pemulihan, meski tanpa rincian lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty sebelumnya, pada 2 Desember, mengatakan Kairo tengah berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menggelar konferensi internasional terkait rekonstruksi Gaza.
Rekonstruksi Gaza merupakan bagian dari tahap kedua perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Tahap ini juga mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina sementara, penarikan lebih lanjut pasukan Israel dari Gaza, pembentukan dewan perdamaian, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pelucutan senjata Hamas.
Gencatan senjata tersebut mengakhiri perang Israel yang menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 orang.
